TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pihaknya akan terus mendukung pengelolaan belanja negara berdasarkan prioritas Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, tahun ini merupakan tahun terakhir kepemimpinan pemerintahan Jokowi sehingga menentukan banyak tujuan pembangunan yang berhasil dicapai.
Menurut Sri Mulyani, memang ada beberapa tantangan atau situasi yang tidak controllable, seperti terjadi pandemi Covid-19, perubahan geopolitik, dan perubahan iklim yang sangat menentukan. Namun, prioritas presiden harus tetap dilaksanakan oleh kabinet pemerintahan.
“Menjadi suatu tantangan tidak hanya sekedar retorika tapi menjalankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), anggarannya. Di mana nanti salah satunya belanja negara yang penting,” ujar dia dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang digelar hybrid pada Rabu, 17 Mei 2023.
Namun, bendahara negara tersebut mengatakan, sebetulnya para pimpinan kementerian lembaga ini juga sering menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang bisa menjadi penerimaan negara.
Hal itu adalah salah satu kualitas dari pengelolaan kementerian lembaga melalui instrumen APBN apakah dari sisi belanja maupun penerimaan perlu untuk terus ditingkatkan.
Yang terpenting, Sri Mulyani berujar, level alokasinya yang sudah disepakati kabinet dijalankan konsisten. Karena sering kali ada celah yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah bekerja rutin setiap tahun, mengajukan, melaksanakan anggaran dengan prioritas, dan urgensi yang ditetapkan oleh presiden dan wakil presiden, bahkan ketetapan di dalam kabinet.
Selanjutnya: “Tantangan terus mengarahkan dan ..."
